Mendagri Bersama Para Bupati dan Walikota Rakor Penanganan Inflasi di Sulsel

Barru-Bupati H. Ir. Suardi Saleh, M.Si mengikuti  Rapat Penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di jalan Urif Sumoharjo Makassar, Jumat 27/1/2023.

Rapat yang dihadiri para Bupati dan Walikota se Sulawesi Selatan dibuka langsung Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian yang turut didampingi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sekaligus memberikan pengarahan, sebelum Rapat Koordinasi di awali dengan Shalat Jumat bersama.

Baca juga: Walikota Makassar Sebut Program Sombere Smart City Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Mendagri Tito Karnavian menekankan beberapa hal yang harus dilakukan dalam penanganan inflasi di Sulawesi Selatan. Menurutnya, Inflasi ini sudah terjadi di beberapa negara.

“Jika inflasi itu dibawah 10 persen artinya masih termasuk ringan, berarti kenaikan barang dan jasa belum terasa. Sendi-sendi ekonomi masih kuat, tapi jika sudah di angka 11 persen hingga 30 persen berarti sudah masuk sedang dan kenaikan harga mulai terjadi goncangan, ” ungkapnya.

Baca juga: Perekonomian Sulawesi Selatan di Bawah Kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman Tumbuh 4,65 Persen

Dalam arahannya memberikan solusi yang harus dilakukan setiap daerah, termasuk di Sulawesi Selatan dalam menjaga agar angka inflasi ini tidak naik dan memengaruhi perekonomian.
“Kita harus menjaga supply dan tahu persis barang apa yang naik dan bagaimana cara membuat harganya itu turun dan dijangkau masyarakat, yah supply-nya harus cukup, ” tutur Mendagri.

Usai rapat Bupati Barru H. Suardi Saleh menjelaskan Strategi Penanganan Inflasi TIPD Kabupaten Barru. 

Baca juga: Disbudpar Sulsel Siapkan Fasilitator Pelaku UKM-IKM Guna Memajukan Ekonomi Kreatif

"Secara umum ada 4 Strategi Penanganan Inflasi yang kita lakukan meliputi, Keterjangkauan Harga. Ketersediaan Pasokan. Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif", katanya.  Ungkap Suardi Saleh

Bupati lebih lanjut menguraikan, strategi keterjangkauan harga dengan mendorong  program stabilisasi harga dengan pengelolaan pemintaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemantauan harga sembako meliputi kebutuhan pokok di tujuh kecamatan. Pungkas

Baca juga: Meningkat 20,06%, Ekspor Februari 2022 di Sulsel Capai Rp 1,8 Triliun

Selain itu, pelaksanaan pasar murah  yang bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam rangka memperoleh barang kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau dengan mendekatkan produsen ke konsumen. 

Sementara strategi Ketersediaan Pasokan dengan memperkuat produksi, cadangan pangan pemerintah serta memperkuat kelembagaan melalui Gerakan Barru menanam dan Gerakan Tanam Bersama disetiap Desa/Kelurahan. 

Baca juga: Antusias Masyarakat Belanja di Pasar Murah Sembako oleh Pemprov Sulsel

Lebih lanjut Bupati Barru mengurai Strategi Kelancaran Distribusi dengan mendorong Kerjasama Perekonomian antar daerah. 

"Kita sudah tanda tangani nota kesepahaman MoU dengan Pemda Kota Baru Kalsel. Kota Bontang dan Balikpapan Kaltim. Mamuju dan Pasangkayu Sulbar terkait pengembangan  perekonomian daerah melalui pemanfaatan transfortasi laut antar pelabuhan", terang Bupati Barru dua priode itu. 

Dirinya juga menguraikan strategi Komunikasi Efektif dengan program memperbaiki kwalitas data serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah.

Humas IKP Barru